Buntut Kicauan Terdakwa, Hakim Perintah Jaksa Hadirkan Gubernur Mahyeldi di Sidang Korupsi KONI Padang

PADANG, - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang.

Perintah menghadirkan Mahyeldi itu muncul lantaran terdakwa kasus dugaan korupsi KONI Padang itu kerap menyebut-nyebut nama mantan Ketua PSP sekaligus mantan Wali Kota Padang itu.

Baca juga: Dr. (C) Daniel Dohar Pakpahan: RKUHP Urgent Bagi Kehidupan Bernegara

Perintah tersebut disampaikan oleh salah satu hakim anggota, Hendri Joni kepada JPU. "Saksi sering sebut-sebut nama Pak Mahyeldi. Jaksa apa bisa Pak Mahyeldi ini dihadirkan, " kata Hendri Joni kepada JPU Kejari Padang, Therry Gutama, Senin (8/8/2022) malam.

Therry pun mengiyakan dan menuruti perintah majelis untuk menghadirkan yang bersangkutan (Mahyeldi) pada sidang berikutnya. "Bisa yang mulia setelah adanya ketetapan dari majelis hakim, " sebut Therry.

Baca juga: Meutya Hafid Tegaskan Komisi I Terus Berupaya Selesaikan RUU PDP

Sebelum perintah pemanggilan Mahyeldi, sidang yang di ketuai oleh Juandra itu telah memeriksa tiga orang saksi untuk dimintai keterangannya.

Ketiga orang saksi yaitu Edo Wardana (Mantan Wakil Sekretaris KONI Padang), Robby Malvinas (Mantan Wakil Bendahara KONI dan Sekretaris Tim PSP Padang) serta Kenedy (Mantan Bendahara Umum KONI Padang).

Baca juga: Seorang pria di Kota Padang ditangkap Polisi. Cabuli anak berusia 13 tahun

Kepada majelis hakim, Robby Malvinas bersaksi dan mengakui adanya bantuan Rp500 juta untuk klub sepakbola PSP Padang dalam anggaran KONI Padang tahun 2019 yang tidak ada nomenklaturnya.

"Ada juga proposal bantuan dana dari PSP yang ditujukan ke Pemko Padang pada tahun 2018 untuk anggaran tahun 2019. Proposal itu ditandatangani Ketua Umum PSP Pak Mahyeldi dan Sekretaris Editiawarman, " tuturnya.

Baca juga: Ketum AWDI Minta Polri Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Molly Situwanda

Menyikapi keterangan saksi, Yohannas selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Suardi dan Nazar kembali memperlihatkan bukti chatting WhatsApp antara Agus Suardi dengan Mahyeldi dan Agus Suardi dengan Kepala BPKAD, Andri Yulika terkait uang Rp 500 juta itu.

Diketahui, dalam kasus ini Kejari telah menetapkan tiga tersangka yakni Agus Suardi yang kala itu menjabat Ketua Umum KONI Padang periode 2015-2019 sekaligus bendahara umum PSP Agus Suardi juga mantan Ketua Umum KONI Sumbar.

Baca juga: Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Dua tersangka lainnya adalah Nazar dan Davidson. Diketahui keduanya juga merupakan mantan pengurus KONI Padang. Dalam penyelidikan itu, Kejari menemukan kerugian negara Rp3 miliar lebih.(**)